mantan menteri sekretaris negara yusril ihza mahendra mengaku aneh dengan penetapan bendera aceh yang mirip melalui bendera milik gerakan aceh merdeka (gam).
kata yusril, penetapan bendera milik gam tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan dari pertemuan konsultasi diantara gubernur aceh melalui sederat pejabat pemerintah termasuk unsur kementerian dalam negeri (kemendagri), mantan wakil presiden jusuf kalla, wakil ketua mpr ahmad farhan hamid, juga wakil ketua dpr priyo budi santoso, pada hotel sultan, jakarta selama 17 desember 2012.
dalam pertemuan itu disepakati mencari simbol bendera kesultanan aceh, kata yusril, jakarta, selasa.
yusril menambahkan, gubernur aceh, zaini abdullah mengundang ada tokoh, untuk meminta input penentuan bendera aceh juga lambang aceh sebagaimana yang banyak pada perjanjian helsinki dan mencerminkan budaya, bukan simbol kedaulatan aceh. berbagai tokoh yang diundang sepakat bahwa penentuan bendera juga lambang jangan mengakibatkan polemik dengan pemerintah pusat.
Baca juga: Dealer Honda - Dealer Honda Jakarta - Mencari Dealer Honda - Mencari Dealer Honda
bahkan, ketika dipilih bendera berwarna merah dengan gambar bulan sabit juga bintang, dan bentuk pedang dan terdiri tulisan berbahasa arab, dan hadir ikut tertawa kenapa bendera dan disahkan pemprov aceh kini berbeda melalui yang diusulkan pada pertemuan lalu, tutur yusril.
meski begitu, dia harapkan kontroversi pemerintah pusat melalui pemprov aceh mampu diselesaikan segera melalui tak merugikan nkri. pengesahan qanun nomor 3 tahun 2013 tentang bendera serta lambang aceh menuai kontroversi.
lantaran bendera yang disahkan dpr aceh serta gubernur aceh, zaini abdullah, menyerupai bendera gerakan aceh merdeka (gam).
sekretaris direktorat jenderal otonomi daerah (otda) kemendagri susilo menyatakan, biarpun qanun sudah disahkan dpr aceh, namun tetap mampu dibatalkan bila terbukti melanggar konstitusi. qanun tersebut tak mungkin bertentangan dengan peraturan lebih tinggi, salah satunya pasal 6 peraturan pemerintah (pp) 7/2007.
kalau mengarah ke bendera gerakan separatis, qanun tak mampu diberlakukan, ujarnya.
dirjen otda kemendagri sendiri, lanjut susilo, sudah berada pada aceh supaya berhadapan melalui gubernur aceh zaini abdullah. dicari, daripada pertemuan itu lahir sebuah kesepakatan supaya merevisi bendera aceh dan sudah mirip melalui bendera gerakan aceh merdeka (gam). kedatangan dirjen otda untuk menyampaikan hasil evaluasi kepada 12 poin dalam dalam qanun.
kami sangat kecewa melalui adanya aktifitas pengibaran bendera yang disahkan itu, katanya.