Amien Rais: ada kesalahan dalam pengelolaan SDA Indonesia

mantan ketua mpr ri amien rais menyatakan banyak kesalahan dalam pengelolaan sumber daya alam di indonesia, khususnya dalam jenis pertambangan, oleh karenanya cenderung menguntungkan kepentingan asing dibanding kepentingan rakyat.

sesuai amanah konstitusi, sumber daya alam (sda) adalah milik rakyat serta mesti dimanfaatkan sebesar-besarnya agar kepentingan rakyat, ternyata yang terjadi malahan sebaliknya, ujarnya selama yogyakarta, rabu.

menurut dia pada sela acara presidential series lecture dengan tema kontrak karya proasing: indonesia miskin dalam ladang emas, kebijakan pertambangan di indonesia tampak karut marut.

hal itu akibatkan pihak asing cenderung mendikte isi kontrak perjanjian kerja sama yang dijalin melalui pemerintah. mereka dengan serakah berlomba-lomba mengeruk kekayaan alam dari indonesia, sementara amat sedikit manfaat yang dirasakan dengan rakyat, ujarnya.

Informasi Lainnya:

    ia mengatakan kondisi itu mendorong rakyat indonesia semisal ayam yang mati selama lumbung padi. kekayaan alam dan begitu melimpah belum mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan signifikan.

    bahkan, bukan keuntungan baru kalau ada penduduk pada sekitar pertambangan yang masih hidup pada bawah garis kemiskinan, tutur guru besar fakultas ilmu sosial dan ilmu politik (fisipol) universitas gadjah mada (ugm) tersebut.

    oleh sebab itu, menurut dia, kaum pengambil kebijakan dalam sektor pertambangan diharapkan langsung mengambil langkah demi menyelamatkan sumber daya alam indonesia.

    masih banyak jalan, kita berhak mengerjakan negosiasi ulang kontrak kerja sama dan memang diatur di hukum internasional, tutur amien.

    rektor universitas islam indonesia (uii) yogyakarta edy suandi hamid menyatakan, dibuat salah Satu bidang investasi dan berperan penting selama kelangsungan pertumbuhan perekonomian nasional, kontrak karya hendaknya mesti mengedepankan prinsip keadilan dan dan menjadikan negara-negara maju sebagai benchmark.

    sebagai kaum intelektualitas kampus sudah waktunya bersama-sama menyebabkan pemerintah agar mengerjakan evaluasi pada kehadiran kontrak karya yang banyak di indonesia,