mahkamah konstitusi (mk) menyampaikan sarjana non studi bisa merupakan guru setelah menolak pengujian pasal 9 uu nomor 14 tahun 2005.
mengatakan menolak permohonanpermintaan kaum pemohon untuk seluruhnya, tutur ketua majelis hakim mahfud md, ketika membacakan amar putusan selama jakarta, kamis.
dalam pertimbangannya, mahkamah menungkapkan pasal 28d ayat (1) uud 1945 dan serta sebagai dasar pengujian dalam permintaan pengujian uu guru serta dosen menentukan semua orang berhak atas pengakuan, garansi, perlindungan, dan kepastian hukum dan adil dan perlakuan dan sama di depan hukum.
kata semua orang menunjukkan kiranya perlakuan yang sama dalam hadapan hukum, tak hanya dikhususkan terhadap mereka yang tamatan lptk (lembaga studi tenaga kependidikan), kata hakim konstitusi muhammad alim, saat membacakan pertimbangan hukum.
alim menungkapkan kiranya semua orang bisa diangkat merupakan guru, ataupun perhatian apa saja demi kehidupan yang bisa kepada kemanusiaan asal mengikuti syarat-syarat dan ditentukan.
hal tersebut berarti bahwa disamping persamaan hak atas konsentari serta penghidupan yang pantas terhadap kemanusiaan, dan perlakuan yang sama dalam hadapan hukum, ujarnya.
kata mahkamah, seseorang dan bukan lulusan lptk tidak secara serta merta bisa merupakan guru manakala tak mengikuti syarat-syarat sebagaimana itu dalam atas.
dengan demikian, posisi antara lulusan lptk juga non-lptk sudah ekuivalen terkait melalui syarat-syarat tersebut, makanya tak terkandung perlakuan dan berbeda yang bertentangan melalui konstitusi, papar alim.
pengujian uu guru dan dosen ini dimohonkan dengan tujuh pihak mahasiswa daripada universitas berlatar belakang kependidikan, yaitu aris winarto, achmad hawanto, heryono, mulyadi, angga damayanto, m khoirur rosyid, serta siswanto.
mereka menilai sudah menimbulkan ketidakadilan kepada sarjana lulusan universitas berlatar pendidikan untuk dapat berprofesi untuk guru sebab agama tersebut membolehkan sarjana nonkependidikan agar diangkat menjadi guru.
pasal 9 berbunyi: kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diperoleh melalui studi tinggi website sarjana atau web diploma empat.
menurut pemohon, guru adalah profesi yang harus ditempuh dengan jalur akademik khusus, yakni kependidikan oleh karenanya apabila pasal itu tetap diterapkan, dengan demikian ingin meninggalkan ketidakpastian hukum bagi kaum sarjana lulusan kependidikan.
Informasi lainnya: wisata pulau tidung - Wardah - obat pelangsing perut